Koordinator aksi M. Rosyid Supriyadi menjelaskan, RUU Ormas yang saat ini tengah digodog di DPR dianggap penting untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Namun faktanya, RUU ini justru akan mengusung semangat represif ala Orde Baru, melalui penghidupan kembali ketentuan asas tunggal (Pasal 2 RUU Ormas), larangan berpolitik bagi ormas (Pasal 7 RUU Ormas), dan kontrol ketat oleh pemerintah (Pasal 58, 61, dan 62 RUU Ormas).
"RUU ini justru sangat berpotensial membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih. RUU ini juga bisa dituding membangkitkan trauma masyarakat terhadap otoritarianisme gaya Orde Baru," tandasnya.
RUU ini menurutnya juga tampak sangat diskriminatif, karena ada pembedaan pengaturan antara ormas biasa dengan ormas yang merupakan sayap partai. Ini mengesankan parpol bersikap mau menangnya sendiri. "Ini tidak adil, semua ormas harus tunduk pada RUU ini, sedang ormas milik parpol tidak," imbuhnya.
Karena itu, pihaknya menolak tegas RUU Ormas ini. Selain itu, ia menyerukan juga kepada umat Islam untuk berjuang sungguh-sungguh menegakkan syariah dan khilafah. "Yakinlah hanya dalam naungan daulah khilafah saja kerahmatan Islam yang dijanjikan oleh Allah SWT itu benar-benar terwujud," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar